BENGKULU, PORTALPENA.COM – Dalam upaya mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, menjelaskan perkembangan signifikan terkait kondisi tutupan lahan di Provinsi Bengkulu.
“Data terakhir menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Bengkulu sebelumnya berada pada angka sekitar 30 persen. Namun, saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik,” ungkapnya dalam kegiatan Kick Off Program Results-Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2 Kategori Pemanfaatan II dengan tema “Mewujudkan NDC melalui Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan dan Aksi Kolaboratif Bersama Masyarakat” yang berlangsung pada Senin (23/12).
Safnizar mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam rehabilitasi hutan di Bengkulu, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga NGO seperti KKI Warsi, yang memiliki banyak program pemulihan lingkungan.
“Selain itu, masyarakat pemegang izin perhutanan sosial juga aktif melakukan penanaman, begitu pula komunitas-komunitas yang memanfaatkan berbagai acara untuk kegiatan penanaman pohon,” tambahnya.
Menurut data terbaru yang dihimpun DLHK, terdapat tren peningkatan tutupan lahan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 2022 hingga 2024.
“Riset dari perguruan tinggi menunjukkan hasil positif. Selain peningkatan tutupan lahan, ada dampak lain yang ingin kami sampaikan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan,” kata Safnizar.
Pada kesemapatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menyampaikan berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam meminimalisir efek rumah kaca.
“Seperti dengan mulai beralih menggunakan energi baru terbarukan, serta pemulihan kawasan hutan,” kata Rosjonsyah.
Selanjutnya, Direktur KKI Warsi, Adi Junedi selaku lembaga yang telah ditunjuk Pemprov Bengkulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) untuk kegiatan RBP REDD+ GFC Output 2 menyebutkan, terdapat tiga aspek dalam kegiatan ini.
“Diantaranya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati, dan penguatan sumber penghidupan masyarakat,” terang Adi.
Untuk mendukung kegiatan ini, sambung Junedi, GCF telah menggelontorkan dana USD 103,8 juta untuk Indonesia, yang di kelola BPDLH.
“Dana ini yang disalurkan, merupakan provinsi yang sudah dinyatakan mampu mengendalikan deforestasi. Program ini memberikan insentif kepada provinsi untuk mengimplementasikan strategi pengurangan emisi di tingkat provinsi,” ujar Adi.
Dalam imlementasinya, program ini diawasi BPDLH guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kick-off hari ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan.
“Tetapi juga membangun komitmen bersama untuk tindakan nyata dalam mitigasi perubahan iklim,” tegas Adi.
Komentar