BENGKULU, PORTALPENA.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu, Ali Syukur Simatupang, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal permasalahan alur Pelabuhan Pulau Baai yang merugikan nelayan setempat. Jika tidak ada penyelesaian yang jelas, HNSI Kota Bengkulu mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
“Kami ingin memastikan bagaimana progres perbaikan alur yang telah disampaikan oleh Gubernur. Kami juga akan mengawal surat yang telah diajukan, apakah sudah sampai ke Presiden atau hanya berhenti di tengah jalan,” tegas Ali Syukur, Usai menghadiri Pelantikan Pengurus HNSI Provinsi Bengkulu, Senin (03/02).
Menurutnya, persoalan alur Pelabuhan Pulau Baai sangat berdampak pada nelayan. Kedangkalan alur membuat kapal batu bara sulit masuk ke kolam retensi pelabuhan, sehingga bongkar muat dilakukan di luar area yang seharusnya. Akibatnya, lingkungan laut rusak dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis.
“Nelayan kita sekarang bukan menangkap ikan, tetapi batu bara. Ini adalah dampak dari aktivitas bongkar muat di luar pelabuhan yang mencemari laut. Kami minta pemerintah provinsi, kota, dan pihak terkait segera menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Ali Syukur juga menyoroti ketidakpedulian pengusaha batu bara terhadap nasib nelayan. Menurutnya, jika kapal mereka tidak bisa masuk ke pelabuhan karena alur dangkal, seharusnya mereka mendesak Pelindo untuk segera melakukan pengerukan, bukan justru merusak wilayah tangkap nelayan.
“Kami tidak peduli dengan masalah yang dihadapi pengusaha batu bara. Jika mereka kesulitan, mereka harus mendesak Pelindo, bukan mengorbankan nelayan. Jika ini terus berlanjut, kami akan menggerakkan ribuan nelayan untuk turun ke jalan,” ancamnya.
Selain persoalan alur, HNSI Kota Bengkulu juga akan mendiskusikan berbagai permasalahan nelayan dengan Sekretaris Jenderal dan tokoh-tokoh nelayan lainnya. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah kepemilikan lahan tempat tinggal nelayan di Sumberjaya, Malabero, RT 10, dan Teluk Sepang.
“Tempat tinggal nelayan adalah jantung kehidupan mereka. Jangan hanya bicara soal perikanan tanpa memastikan apakah tempat tinggal mereka diakui negara atau tidak,” ujarnya.
Masalah BBM subsidi juga menjadi perhatian HNSI. Ali Syukur menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan atau dijual ke pihak yang tidak berhak.
“Kami akan pantau langsung bagaimana distribusi BBM di SPDN. Jangan sampai ada penyelewengan yang membuat nelayan kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Selain itu, HNSI juga menyoroti bantuan dari pemerintah. Menurutnya, distribusi bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran dan bekerja sama dengan HNSI Kota Bengkulu.
“Sekarang sudah ada 33 kelompok nelayan di kota ini. Bantuan harus diberikan kepada mereka yang memang benar-benar berhak. Kami ingin pemerintah kota dan provinsi bersinergi dengan HNSI, bukan asal memberikan bantuan,” tuturnya.
Ali Syukur menegaskan bahwa HNSI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun sektor perikanan yang lebih baik. Namun, jika pemerintah tidak menggandeng HNSI, maka mereka siap menjadi oposisi yang kritis.
“Kami ingin menjadi mitra pemerintah, tapi kalau tidak dirangkul, kami siap menjadi oposisi yang mengawal kepentingan nelayan,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Lidia Assegaf, menegaskan pentingnya sinergi antara HNSI dan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi nelayan Kota Bengkulu.
“Kita harus selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Mengenai permasalahan alur yang dikeluhkan teman-teman nelayan di Kota Bengkulu, ini akan segera dikomunikasikan dengan pemerintah setempat. Peran DPP dalam persoalan seperti ini adalah membicarakannya dengan pemangku kepentingan di pusat,” ujar Lidia Assegaf.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah bersama dengan HNSI Kota Bengkulu untuk membuat kajian mengenai dampak permasalahan alur ini, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat.
“Kajian ini penting agar kita memiliki data yang jelas untuk mencari solusi terbaik. Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Komentar