BENGKULU, IDNPERS.COM – Langkah Konkret Pengembangan Sektor Bisnis yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Sesuai HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu bersama Pemerinta Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada Selasa, 2 Juli 2024. Acara yang dilaksanakan di Ruang Soekarno ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Bapak Santosa. Selain itu, itu ikut hadir dari Pemprov Bengkulu Asisten III, Nandar Munadi didampingi Kadis PMD.
Acara ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia Ibu Harniati, narasumber dari Direktorat Jenderal HAM Bapak Ichwan Milano, dan secara langsung dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Bapak H. Nandar Munadi yang juga bertindak sebagai narasumber, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu (Bapak Karmawanto), Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto, dan anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Bengkulu.
Direktur Kerja Sama HAM, Harniati, menyampaikan bahwa Kemenkumham mendorong pelaku bisnis untuk tetap mengutamakan aspek pemenuhan Hak Asasi Manusia. “Bisnis yang mengabaikan HAM akan berdampak sangat buruk, baik bagi pekerja, masyarakat sekitar, lingkungan, maupun reputasi perusahaan itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terakhir, bisnis yang mengabaikan HAM akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global,” ujar Harniati.
Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sendiri merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah-langkah yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.
“Saya berharap dengan pelaksanaan Bimtek Strategi Nasional Bisnis dan HAM ini, seluruh stakeholder yang terkait, terutama pelaku bisnis, dapat menjalankan bisnisnya secara berkeadilan sesuai HAM. Menjadi tugas dari pemerintah untuk memonitoring pelaksanaan bisnis agar menerapkan prinsip-prinsip HAM,” ujar Dirjend HAM yang disampaikan dalam sambutannya oleh Ibu Harniati.
Kakanwil Kemenkumham Bengkulu yang juga Sekretaris Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM menyambut baik kegiatan Bimtek ini. Hal ini merupakan langkah konkret dan komitmen bersama dalam mengembangkan sektor bisnis sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, terutama di Provinsi Bengkulu.
“Saya berharap gugus tugas ini dapat menjadi wadah bagi stakeholder terkait, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sipil untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis. Melalui sinergi dan kerjasama yang baik, saya yakin dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana keberlanjutan bisnis dan perlindungan HAM dapat tercapai secara seimbang,” ujar Santosa.
Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu akan terus mendampingi perkembangan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang bertujuan untuk memperkuat sektor bisnis dan menjaga hak asasi manusia di Provinsi Bengkulu. (Humas/ED-MD).
Komentar