JAKARTA, IDNPERS.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan agenda Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) tentang Program Dukungan Manajemen Penguatan Materi untuk Meningkatkan Kinerja Kemenkumham Tahun 2024, Selasa (16/7/2024).
Tujuan dari Rakordal ini dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik unit eselon 1 maupun kantor wilayah.
Pada sesi pertama, evaluasi tentang hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Madya SPI Monitoring KPK Fachruddin Putra Jaya. Ia menekankan pentingnya komunikasi dalam upaya transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan indeks SPI.
“Berdasarkan laporan SPI 2023, kita penting menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara persepsi pengalaman dan data objektif dalam mengukur risiko dan praktik korupsi. Responden yang terdiri dari pegawai internal dan masyarakat eksternal memberikan pandangan mengenai efektivitas kegiatan antikorupsi yang dilakukan Kemenkumham,” Fachruddin
Pada kesempatan yang sama, penguatan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kepala Subauditorat I.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI Iwan Gunawan, mengangkat beberapa poin penting terkait pelaksanaan dan pengawasan anggaran.
“Realisasi anggaran per eselon I menunjukkan bahwa beberapa unit kerja Kemenkumham berhasil mencapai persentase realisasi yang tinggi. Misalnya, Sekretariat Jenderal mencapai realisasi sebesar 95,24% dari anggaran yang disediakan, sedangkan Ditjen Imigrasi mencatatkan realisasi sebesar 98,24%. Sementara Inspektorat Jenderal menunjukkan realisasi yang lebih rendah, yakni hanya 96,82%,” sampai Iwan.
Terakhir, narasumber dari Value Alignment Advisory, Henry Christianto, membahas tentang draft pertama visi, misi, dan tujuan strategis untuk periode 2025-2029 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024. Dokumen ini merupakan bagian dari persiapan perencanaan strategis kementerian dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dokumen ini memaparkan visi Kemenkumham untuk 2025-2029, yaitu terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Visi ini didukung oleh sejumlah misi, termasuk pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM, implementasi strategi dan kebijakan yang efektif, serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan. (Humas/ED-MD)
