BENGKULU, PORTALPENA.COM – Upaya menahan laju deforestasi atau kehilangan kawasan hutan dan pelepasan emisi HGU di Provinsi Bengkulu selama 3 tahun terakhir, diklaim menunjukan tidak ada penambahan.
Ini disampaikan Manajer Program Komunikasi dan Informasi KKI Warsi, Rudi Syaf saat memaparkan catatan akhir tahun 2024 dengan tema Menahan Laju Deforestasi, Meningkatkan Ekonomi dan Memperbaiki Iklim, Senin 23 Desember 2024.
Menurut Rudi, deforestasi atau kehilangan kawasan hutan dan pelepasan emisi HGU di Provinsi Bengkulu tidak mengalami penambahan atau pemerintah Provinsi Bengkulu tidak melakukan pengeluaran HGU Baru.
“Dari pengamatan, deforestasi atau kehilangan kawasan hutan dan pelepasan emisi HGU di Bengkulu tahun 2022 seluas 162.237 Ha dengan Tutupan Hutan 5.963 Ha adapun cadangan karbon 1.432.321,54 (ton c) dan 5.256.620,07 (Ton CO2eq), sedangkan pada tahun 2023 luas lahan masih sama 162.237 Ha dengan Tutupan Hutan berkurang menjadi 5.924 Ha adapun cadangan karbon 1.422.953,69 (ton c) dan 5.222.240,03 (Ton CO2eq), terakhir tahun 2024 luasan lahan HGU masih sama 162.237 Ha tetapi Tutupan Hutan masih berkurang menjadi 5.442 Ha adapun cadangan karbon 1.307.176.56 (ton c) dan 4.797.337.99 (Ton CO2eq), ungkap Rudi.
Ditambahkan Rudi, deforestasi atau kehilangan kawasan hutan dan pelepasan emisi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)di Provinsi Bengkulu juga tidak mengalami penambahan izin WIUP baru.
“Dari pengamatan, deforestasi atau kehilangan kawasan hutan dan pelepasan emisi HGU di Bengkulu tahun 2022 seluas 30.469 Ha dengan Tutupan Hutan 5.963 Ha adapun cadangan karbon 7.318.699,50 (ton c) dan26.859.627,18 (Ton CO2eq), sedangkan pada tahun 2023 luas lahan masih sama 81.809,41 Ha dengan Tutupan Hutan berkurang menjadi 30.326 Ha adapun cadangan karbon 7.284.350,69 (ton c) dan 26.733.567,03 (Ton CO2eq), terakhir tahun 2024 luasan lahan HGU masih sama 81.809.41 Ha tetapi Tutupan Hutan masih berkurang menjadi 30.280 Ha adapun cadangan karbon 7.273.301.42 (ton c) dan 26.693.016.21 (Ton CO2eq), sambung Rudi.
Atas itu, KKI Warsi memberikan Rekomendasi:
1. Perbaiki Tata Kelola Kehutanan
2. Pemenuhan hak dan membuka akses masyarakat mengelola hutan
3. Singkronisasi dan kolaborasi para pihak dalam upaya menurunkan emisi
4. Mengembangkan inisiatif pembangunan rendah emisi
5. Mengembangkan ekonomi alternative berbasis potensi lokal yang kreatif dan inovatif
6. memperkuat kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat masyarakat pengelola hutan
7. membangun kesadaran bersama untuk prilaku ramah lingkungan
Menanggapi hal itu, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, MP mengatakan, dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Dalam artian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sendiri. Apalagi di Provinsi Bengkulu ini, yang memiliki luasan kawasan hutan sekitar 923.000 Ha,” ujar Safnizar.
Apalagi, sambung Safnizar, alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menjaga atau pengamanan kawasan hutan sangat kecil. Tahun ini saja hanya berkisar Rp 22 juta.
“Kemudian tenaga pengamanan juga sangat minim. Pada setiap KPH, kita hanya memiliki sekitar 5 Polisi Hutan (Polhut). Itupun rata-rata usianya sudah tidak memungkinkan untuk terus-terusan melakukan patroli,” beber Safnizar.
Komentar