BENGKULU, PORTALPENA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, Senin (21/10/2024). Kegiatan digelar mengingat Media massa memiliki andil besar, terutama dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Marsal Abadi menyampaikan, menekankan pentingnya peran jurnalis dan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan Pilkada. Keterlibatan aktif dari media dan organisasi masyarakat sangat krusial dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
“Pemberitaan yang objektif dan edukatif sangat diperlukan agar masyarakat bisa memahami visi, misi, dan rekam jejak para calon dengan baik,” kata Marsal.
Disisi lain Akademisi UINFAS Bengkulu selaku pemateri, Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I sebagai pemateri dan juga mewakili KPU provinsi Bengkulu Menyoroti pentingnya peran media, termasuk dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Media memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan masyarakat, khususnya dalam memahami mekanisme ataupun tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar 27 November 2024,” ungkap Qolbi.
Sehingga, lanjut Qolbi, media harus benar-benar memainkan perannya sebagai pencerdas masyarakat dari segala aspek, khususnya dalam proses Pilkada.
“Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan media terkait mekanisme regulasi, hal-hal yang patut dan tidak patut dilakukan, serta potensi ancaman terhadap demokrasi,” kata Qolbi.
Qolbi menekankan, peran media sangat vital dalam mencegah runtuhnya demokrasi, diantaranya dengan memastikan informasi yang disampaikan objektif dan edukatif.
“Penting juga diperhatikan media, untuk selalu menjaga harmonisasi di tengah dinamika politik,” ujar Qolbi dalam sosialisasi yang mengangat tema Optimalisasi Peran Media Menyukseskan Pilkada 2024.
Mengingat, lanjut Qolbi, ada banyak kepentingan yang harus diwaspadai sejak dini. Jika tidak, harmonisasi dan kenyamanan masyarakat bisa terganggu.
“Mediapun berperan dalam mengawasi proses Pilkada. Tanpa pengawasan media, kesewenang-wenangan bisa terjadi, baik dari penyelenggara, masyarakat, maupun kontestan. Peran ini juga harus dioptimalkan,” tegas Qolbi.
Komentar