BENGKULU, PORTALPENA.COM – Beberapa waktu terakhir merebak isu adanya beberapa oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta. Berakibat kepada potensi adanya kekosongan jabatan yang terjadi dilingkup Pemprov Bengkulu.
Bahkan, dalam persoalan yang ada, pimpinan kepala daerah Provinsi Bengkulu turut ikut dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan pada Minggu, 24 November 2024 turut diterbangkan ke Jakarta.
Menyikapi persoalan ini, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si menegaskan jika pemerintahan Pwmpeov Bengkulu dipastikan akan tetap berjalan semestinya.
“Kondisi kinerja pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini masih berproses, dan kita tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah,” ujar Khairil Anwar, usai membuka Rakerda ke-1 Perti Provinsi Bengkulu, di Aula Asrama Haji, Kota Bengkulu, Minggu (24/11).
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, terutama menjelang pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Dengan hanya tiga hari menjelang momen krusial tersebut, Khairil Anwar meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap tenang.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang dapat memperkeruh suasana. Ikuti perkembangan proses hukum ini dengan damai dan sikap penuh kedewasaan,” tambahnya.
Penindakan oleh KPK ini terjadi di tengah persiapan intensif pemerintah dan masyarakat untuk menyambut Pilkada serentak. Dalam situasi seperti ini, menurut Khairil, menjaga persatuan dan ketertiban menjadi prioritas utama agar proses demokrasi dapat berjalan lancar.
“Kita semua harus mendukung terciptanya suasana aman dan damai. Pilkada adalah hak masyarakat untuk memilih pemimpin, dan kami berharap tidak ada hal yang mengganggu proses ini,” katanya.
Lebih lanjut, Khairil Anwar menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama. Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami percaya penegakan hukum akan berjalan secara transparan dan adil. Mari kita percayakan pada pihak berwenang dan fokus pada bagaimana kita bersama-sama menjaga ketertiban daerah,” pungkasnya.
