IDNPERS.COM, BENGKULU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.
Karena pada tahun 2022 saja indeks Literasi dan Inklusi Keuangan masih timpang, tepatnya berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.
Mengingat masih rendahnya Literasi Keuangan, Analis Bagian Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bengkulu Flora Apriani mengungkapkan pihaknya terus mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan terutama di Provinsi Bengkulu.
“Ini agar masyarakat tidak terjebak dengan investasi dan pinjaman online ilegal, kami pun juga melakukan edukasi literasi keuangan ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan majelis taklim berkolaborasi dengan industri jasa keuangan, seperti kegiatan bagaimana mengelola keuangan,” ungkapnya usai melaksanakan Seminar Desaku Cakap Keuangan di aula UPT. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Jalan Cimanuk, Kelurahan Padang Harapan, Sabtu pagi (23/02/2024), yang digelar oleh media Warta Ekonomi.
Selain itu, pihaknya siap dilibatkan dalam mengedukasi masyarakat pada Jasa keuangan dan saat ini pihaknya terus mendorong TPAKD baik di tingkat kota maupun kabupaten-kabupaten untuk percepatan akses keuangan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.
“Salah satu program yang sudah ada seperti menjadi agen LAKU PANDAI disetiap desa itu sudah berjalan kecuali daerah yang masih blank spot, kemudian tim TPAKD di tingkat kota dan kabupaten-kabupaten juga salah satu program nya itu tentang peningkatan literasi keuangan,” tambahnya.
Sementara itu dalam kesempatan lain CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhammad Ihsan menyampaikan dengan kegiatan seminar ini sebagai upaya mendorong peningkatan literasi keuangan kalangan pelaku UMKM di desa khususnya yang berfokus menjajakan produknya di area wisata.
“Literasi keuangan penting demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta mendorong para UMKM naik kelas,” katanya
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong menyampaikan jika masih ada aplikasi pinjaman online ilegal pihaknya akan melakukan blokir usai mendapatkan laporan dari OJK.
“Kita akan lakukan blokir jika masih ada platform pinjol ilegal tersebut, dan saya mengajak masyarakat untuk bisa melaporkan ke OJK jika menemukan pinjol yang tidak terdaftar di OJK dan nantinya bisa dilakukan blokir dan bisa ditindak secara hukum,” katanya.
Ditambahkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan literasi keuangan bagi pelaku UMKM sangat penting untuk peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan daya saing bisnis.
“Mudah-mudahan dengan meningkatnya literasi keuangan pelaku UMKM di desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi lokal,” harapnya.
Turut hadir sebagai narasumber hari pertama Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd, Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, dan Melvin Mumpuni, Founder Finansialku. Untuk narasumber dihari kedua Pasmai Denta, Financial Planner, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Bengkulu Noveldi, Branc Manager Bank Sinarmas Bengkulu Gerry Mandalika.
Untuk diketahui kegiatan Seminar ini besok, akan diikuti oleh 115 peserta baik pelaku usaha, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Kegiatan ini juga dilaksanakan bazar UMKM yang nantinya akan ditutup langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Minggu (25/2/24).
Komentar